Menimbang

:

a.

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

:

1

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

7

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

8

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

9

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);

10

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor  Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor   );

11

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 Nomor  );

12

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif RT/RW serta Operasional Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor  );

13

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 1);

14

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor   );

15

PeraturanBupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor  );

16

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);

17

Peraturan Desa Wangeotak Nomor 1 Tahun 2019  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 (Lembaran Desa Wangeotak Tahun 2019-2025 Nomor 1);

18

Peraturan Desa Wangeotak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wangeotak Tahun 2021 Nomor 1).

1. Pendapatan Desa

Rp

1.000.104.000,00

2. Belanja Desa

Rp

1.000.104.000,00

Surpuls/Defisit

Rp

0,00

3. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Rp

0,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp

0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp

0,00